TERNATE — Peringatan 81 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia kembali menjadi momen refleksi penting mengenai urgensi pemerataan pembangunan di daerah kepulauan. Maluku Utara, yang dalam beberapa tahun terakhir mencatat pertumbuhan ekonomi tinggi, terus berupaya memastikan kemajuan tersebut dapat dirasakan secara inklusif.
Bagi Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, makna HUT ke-81 RI melampaui sekadar tonggak sejarah. Kemerdekaan harus diwujudkan melalui pembangunan yang menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Kata adil itu tentang pemerataan, sedangkan makmur tentang kesejahteraan. Itulah tujuan dan harapan masyarakat,” ujar Sherly, menegaskan komitmennya.
Menurut Sherly, tantangan utama Maluku Utara saat ini bukan lagi semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi, melainkan memastikan manfaatnya terdistribusi secara luas. Persoalan konektivitas, terutama jalan dan jembatan, masih menjadi penghambat utama pembangunan inklusif di wilayah tersebut.
“Pembangunan di Maluku Utara belum sepenuhnya inklusif. Salah satu penyebab utamanya adalah konektivitas yang masih terbatas karena masih banyak wilayah yang belum terhubung oleh jalan dan jembatan yang layak,” kata Sherly.
Keterbatasan infrastruktur tersebut berdampak langsung pada aktivitas ekonomi, akses ke pelayanan publik, dan mobilitas masyarakat sehari-hari. Tantangan ini menjadi semakin krusial di wilayah kepulauan seperti Halmahera Selatan.
Di Pulau Obi, perkembangan pesat kawasan industri nikel berjalan beriringan dengan peningkatan kebutuhan akses antardesa dan penyediaan fasilitas dasar bagi masyarakat. Salah satu proyek krusial adalah pembangunan Jembatan Sungai Akelamo permanen yang menghubungkan Desa Kawasi dan Desa Soligi. Jembatan ini menggantikan moda penyeberangan sebelumnya dan kini menjadi jalur vital bagi mobilitas masyarakat pesisir di Pulau Obi, memudahkan petani dan pedagang mengangkut hasil produksi serta memperpendek waktu tempuh ke fasilitas pelayanan.
Penguatan konektivitas juga tengah diupayakan di wilayah Obi Selatan. Jembatan di Desa Gambaru dibangun untuk mendukung mobilitas warga menuju kawasan perkebunan dan memfasilitasi pengangkutan hasil pertanian. Proyek ini merupakan wujud kolaborasi positif antara pemerintah desa setempat dengan dukungan dari Harita Nickel.
Upaya pembangunan di Obi tidak hanya terbatas pada sektor jalan dan jembatan. Penataan kawasan permukiman juga menjadi fokus integral dari pengembangan wilayah secara keseluruhan. Area permukiman baru di Desa Kawasi tengah dikembangkan dengan mengusung konsep hunian terpadu yang menggabungkan perumahan, infrastruktur jalan, fasilitas publik, ruang terbuka, dan area pendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Langkah ini merupakan bagian dari proses pemindahan masyarakat dari permukiman lama ke lingkungan yang lebih tertata dan layak huni. Konsep penataan ini dinilai sebagai wujud dari kota inklusif dan berkelanjutan karena berhasil mengintegrasikan fasilitas sosial dan ekonomi dalam satu kawasan yang harmonis.
Gagasan mengenai penataan Desa Kawasi sendiri memiliki akar sejarah yang cukup panjang. Mantan Bupati Halmahera Selatan, Muhammad Kasuba, sebelumnya menjelaskan bahwa pembahasan mendalam mengenai masa depan Desa Kawasi serta pengembangan industri di Pulau Obi telah berlangsung sejak pemerintah daerah secara aktif mendorong upaya pengolahan mineral di wilayah tersebut.
Menurut Kasuba, salah satu pertimbangan utamanya adalah bagaimana perkembangan industri yang masif dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat di sekitar kawasan industri. Perkembangan Pulau Obi kini telah memasuki tahapan yang lebih luas, mencakup kegiatan pertambangan, pengolahan, hingga proses hilirisasi nikel. Seiring dengan kemajuan proses tersebut, kebutuhan terhadap penyediaan infrastruktur pendukung yang memadai pun semakin meningkat pesat.
Bagi Provinsi Maluku Utara secara keseluruhan, penguatan konektivitas wilayah akan terus menjadi agenda prioritas pembangunan di masa depan. Penyediaan jalan, jembatan, kawasan permukiman, dan fasilitas publik yang memadai sangat diperlukan untuk memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus membuka akses yang lebih luas terhadap berbagai kegiatan ekonomi produktif dan pelayanan dasar yang esensial.
Di Pulau Obi sendiri, pelaksanaan pembangunan sejumlah infrastruktur penting tersebut kini berjalan selaras seiring dengan pesatnya perkembangan kawasan industri, berkat adanya kolaborasi yang sinergis antara pemerintah daerah, masyarakat setempat, dan para pelaku usaha yang beroperasi di wilayah tersebut.
